• Pilih Kategori

Tentang NPSN

NPSN

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Penerapan kode pengenal sekolah selama ini masih belum ada standar yang baku. Aturan penyusunan kode pengenal sekolah antar satu propinsi bisa berbeda dengan propinsi lain. Dengan mekanisme pemberian kode pengenal sekolah yang tidak baku secara nasional, maka rentan terjadinya data sekolah ganda yang pada akhirnya tidak mampu menjadi pembeda utama bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Akibat dari tidak adanya standarisasi ini, muncul kesulitan dalam proses manajemen pengeolaan data sekolah dalam skala nasional. Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi kodifikasi yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan standarisasi ini, NPSN akan benar-benar bersifat unik dan menjadi pembeda utama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya di seluruh Indonesia.

ATURAN DAN KEBIJAKAN

Aturan NPSN

Format nomor :

Standar kode NPSN Indonesia = 8 digit angka.

Format kode NPSN =  X- YY – ZZZZZ

  • X = Kode Wilayah
  • YY = Nomor Kelompok
  • ZZZZZ = Serial

Kapasitas NPSN:

  • Total Kapasitas Jumlah Sekolah = 9,9 Juta Sekolah Per Wilayah

Kode Wilayah:

  1. Sumatera dan sekitarnya : 1
  2. Jawa dan sekitarnya : 2
  3. Kalimantan dan sekitarnya : 3
  4. Sulawesi dan sekitarnya : 4
  5. Bali – nusa tenggara & sktarnya : 5
  6. Maluku, papua dan sekitarnya : 6
  7. Luar Negeri : 9
  8. Reserved : 7 – 8

Pertimbangan format kodifikasi:

  1. NPSN terdiri dari seluruhnya angka dengan jumlah digit seminimal mungkin agar mudah dihafal atau dituliskan untuk keperluan administrasi sekolah.
  2. NPSN meminimalkan ketergantungan pada informasi atau data eksternal yang bisa berubah atau berganti sehingga format ini menjamin akan tetap dalam jangka waktu panjang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa standarisasi yang berlaku di Indonesia masih sangat mungkin untuk berubah. Karena itu, satu-satunya informasi eksternal yang masuk dalam format NPSN adalah kode wilayah karena informasi ini (pasti) tetap dan tidak bergantung pada informasi di luar sekolah itu sendiri.
  3. Jumlah digit urutan kode 5 digit terakhir bisa berubah (menjadi lebih atau kurang dari 5 digit), walaupun kemungkinan untuk itu sangat kecil.

Kelebihan format kodifikasi:

  1. Dengan kode yang isinya sangat umum dan bersifat nasional, NPSN bisa digunakan sekolah selama sekolah masih aktif, di jenjang apa pun, di kota mana pun, mulai TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
  2. Karena karakter yang digunakan seluruhnya berupa angka dan jumlahnya yang relatif sedikit, proses administrasi sekolah bisa menggunakan NPSN dengan mudah. Misalnya dalam pengisian lembar jawaban computer.
  3. Adanya pengelompokan memungkinkan adanya kode-kode khusus untuk keperluan khusus tanpa mengubah struktur dasar dari format NPSN. Misalnya untuk kode “9″ untuk sekolah yang berlokasi di luar negeri dan kode wilayah “7 & 8” untuk dicadangkan untuk kode sekolah-sekolah di wilayah lainnya.

Konsekuensi format kodifikasi:

Karena format NPSN ini cenderung bersifat kode identitas minimal makna (kecuali hanya kode wilayah) maka jumlah karakter yang dibutuhkan relatif sedikit. Namun demikian, format ini mempunyai konsekuensi di satu sisi, antara lain:

  1. Untuk mengetahui informasi lebih rinci tentang sekolah (pemilik NPSN) dibutuhkan sebuah sistem penyedia informasi yang bersifat publik, mudah diakses, dan selalu up-to-date.
  2. Pemberian NPSN pada sekolah tidak bisa dilakukan secara manual, melainkan harus disediakan oleh sebuah sistem manajemen yang terpusat, terpadu dan terintegrasi secara nasional untuk menghindari kesalahan pemberian NPSN.

Melihat 2 konsekuensi utama di atas, maka solusi paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen NPSN Kementerian Pendidikan Nasional yang terpadu dan tersedia secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet atau intranet. Sistem inilah yang akan bertugas sebagai penyedia informasi NPSN lebih rinci sekaligus sebagai entry-point yang menjaga validitas NPSN yang akan diberikan pada sekolah. Walaupun demikian, sistem ini harus mampu menjaga kerahasiaan data sekolah dan memastikan data sekolah hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memang berwenang dan berhak untuk mengetahuinya. Misal, dinas pendidikan kota hanya bisa melihat data sekolah yang ada di kotanya masing-masing, dinas pendidikan propinsi hanya bisa melihat data sekolah di kota/kabupaten di wilayah propinsinya saja, demikian seterusnya. Solusi ini sejalan dengan program kerja Kemdiknas yang akan membangun Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional) yang akan menjangkau ke seluruh kota/kabupaten dan sekolah di Indonesia.

Download Formulir Pengajuan

Formulir A.2.1

PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) BARU

Formulir A.2.1 adalah formulir yang diajukan jika instansi sekolah bersangkutan belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan tidak terdaftar pada situs resmi NPSN http://npsn.dapodik.org. Formulir ini diajukan oleh instansi sekolah bersangkutan ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Download Formulir (52 kb)

Formulir A.2.2

PERBAIKAN DATA SEKOLAH

Formulir A.2.2 adalah formulir yang diajukan jika terdapat kekeliruan profil sekolah yang telah terdaftar Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Nasional. Formulir ini diajukan oleh instanasi sekolah bersangkutan ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Download Formulir (52 kb)

Formulir A.2.3

PENGAJUAN PENGGABUNGAN / MERGER SEKOLAH

Formulir A.2.3 adalah formulir yang diajukan jika terjadi penggabungan beberapa sekolah menjadi 1 (satu) sekolah. Penggabungan tersebut berdasarkan keputusan dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Download Formulir (52 kb)

Formulir A.2.4

PENGAJUAN STATUS NON-AKTIF SEKOLAH

Formulir A.2.4 adalah formulir yang diajukan jika sekolah sudah tidak beroperasi lagi berdasarkan surat keterangan yang dikelarkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Download Formulir (52 kb)

Rekap Data (data keseluruhan)

Berikut adalah daftar file yang dapat di download:

  • Surat Edaran 2 November 2010
    nomor: 5973/G4/LL/2010
    perihal: Fasilitas Bebas Mutasi/Transfer NISN
    file name: fasilitas_bebas_mutasi_nisn.jpg
    file format: jpg (image)
    download file fasilitas_bebas_mutasi_nisn.jpg (550 KB)
  • Surat Edaran 2 November 2010
    nomor: 5972/G4/LL/2010
    perihal: Kegiatan Verifikasi dan Validasi NISN
    file name: kegiatan_verifikasi_validasi_nisn.jpg
    file format: jpg (image)
    download file kegiatan_verifikasi_validasi_nisn.jpg (554 KB)
  • Surat Edaran 1 November 2010
    nomor: 5942/G4/LL/2010
    perihal: Pemanfaatan NISN untuk Pendataan Peserta UASBN Tahun 2011
    file name: pemanfaatan_nisn_untuk_uasbn_2011.jpg
    file format: jpg (image)
    download file pemanfaatan_nisn_untuk_uasbn_2011.jpg (613 KB)
  • Surat Edaran 5 Agustus 2010
    nomor: 4061/G4/KL/2010
    perihal: Perubahan Tampilan Web Publik NISN dan NPSN Sesuai Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota
    file name: website_dapodik_dinas.pdf
    file format: pdf (Adobe Acrobat Document)
    download file website_dapodik_dinas.pdf (242 KB)
  • Laporan Individual Sekolah (LI) Tahun 2010/2011
    nomor: 3557/G4/LL/2010
    perihal: Pendataan Pendidikan Tahun 2010/2011
    file name: laporan_individual_sekolah.zip
    file format: Zip (Archive / File Kompresi)
    download file laporan_individual_sekolah.zip (1.3 Mb)
  • Surat Keputusan 22 Oktober 2009
    nomor: 3574/G.G4/KL/2009
    perihal: Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional
    file name: Surat_Keputusan_NPSN.pdf
    file format: pdf (Adobe Acrobat Document)
    download file Surat_Keputusan_NPSN.pdf (460 KB)
  • Surat Edaran 04 Nopember 2009
    nomor: 3750.5/G4/LL/2009
    perihal: Pendistribusian Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional
    file name: Surat_Edaran_Distribusi_Sertifikat_NPSN.pdf
    file format: pdf (Adobe Acrobat Document)
    download file Surat_Edaran_Distribusi_Sertifikat_NPSN.pdf (726 KB)
  • Surat Edaran 6 April 2010
    nomor: 25952/A2.3/PR/2010
    perihal: Pengelolaan Dapodik Kementrian Pendidikan Nasional
    file name: Surat_Edaran_Pengelolaan_Dapodik.png
    file format: png (image)
    download file Surat_Edaran_Pengelolaan_Dapodik.png (104 KB)
  • Berita Acara 30 Maret 2010
    nomor: 22848/A2.3/PR/2010
    perihal: Berita Acara Serah Terima Sistem dan Pengelolaan Dapodik (BAST Dapodik)
    file name: BAST_Dapodik.zip
    file format: Zip (Archive / File Kompresi)
    download file BAST_Dapodik.zip (292 KB)
  • Surat Edaran 7 Desember 2009
    nomor: 87070/A2.3/PR/2009
    perihal: Formulir Layanan data siswa dan sekolah tahun 2009
    file name: BSurat_Edaran_Formulir_Layanan_Dapodik.png
    file format: png (image)
    download file Surat_Edaran_Formulir_Layanan_Dapodik.png (72 KB)
  • Surat Edaran 27 Agustus 2009
    nomor: 65077/A2.3/PR/2009
    perihal: Pemberitahuan Call Center Dapodik
    file name: surat_edaran_20090908.jpg
    file format: jpg (jpeg/jpg Image)
    download file surat_edaran_20090908.jpg (219KB)
  • Surat Edaran 12 Juni 2009
    nomor: 39083/A2.3/PR/2009
    perihal: Pemeliharaan dan Validasi Data Pokok Pendidikan
    file name: surat_edaran_20090612.jpg
    file format: jpg (jpeg/jpg Image)
    download file surat_edaran_20090612.jpg (1Mb)
  • Surat Edaran 27 Agustus 2009
  • nomor: 65077/A2.3/PR/2009
    perihal: Pemberitahuan Call Center Dapodik
    file name: surat_edaran_20090908.jpg
    file format: jpg (jpeg/jpg Image)
    download file surat_edaran_20090908.jpg
  • Surat Edaran 12 Juni 2009
    nomor: 39083/A2.3/PR/2009
    perihal: Pemeliharaan dan Validasi Data Pokok Pendidikan
    file name: surat_edaran_20090612.jpg
    file format: jpg (jpeg/jpg Image)
    download file surat_edaran_20090612.jpg

Untuk Informasi lebih lanjut tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) – KEMDIKNAS, hubungi:

Kepala Pusat Statistik Pendidikan (PSP)
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Komplek Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)
Gedung E. Lt.1
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 12041
Fax. 021 – 5721243
Email : dapodik@jardiknas.org

Jika mengalami kendala dalam pengelolaan Dapodik (sementara khusus untuk NISN dan NPSN) atau membutuhkan informasi lebih lengkap.

Hubungi kami pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) setiap pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB:

  1. Operator1
    Telp : 021-57905777
    Y!M : dapodik1
  2. Operator2
    Telp : 021-57905184
    Y!M : dapodik2
  3. Operator3
    Telp : 021-57904069
    Y!M : dapodik3

Sumber : http://npsn.dapodik.org/index.php

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: